Oleh: Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., Wakil Ketua Komisi I DPR Republik Indonesia
Menurut saya, persaingan geopolitik modern sudah berubah. Kekuatan negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kapal perang, pesawat tempur, atau jumlah pasukan. Keunggulan juga semakin ditentukan oleh kemampuan menguasai data, algoritma, kecerdasan buatan, dan decision-support system. Dalam pertahanan modern, kemampuan tersebut menjadi bagian dari information superiority dan decision superiority, yaitu kemampuan membaca ancaman dan mengambil keputusan dengan lebih cepat.
Konteks Indo-Pasifik membuat perkembangan ini semakin penting bagi Indonesia. Kawasan ini bukan hanya pusat ekonomi dan perdagangan, tetapi juga arena persaingan pertahanan, teknologi, data, dan kecerdasan intelijen. Negara-negara di kawasan terus memperkuat intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR), sistem tanpa awak, decision-support system, dan cyber warfare. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar perlombaan teknologi, tetapi perubahan cara negara membangun kekuatan strategis. Karena itu, kemampuan AI dan siber nasional perlu berkembang bersama dengan kemampuan menjaga kendali atas keputusan strategis negara.
Perkembangan dual-use AI, yaitu AI yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun pertahanan, membuat tantangan semakin nyata. AI dapat digunakan untuk analisis intelijen, signals intelligence, simulasi operasi, hingga command-and-control support. Karena itu, ketahanan siber tidak cukup hanya melindungi jaringan dan pusat data. Kita juga perlu memahami dari mana teknologi berasal, bagaimana model dikembangkan, bagaimana sistem diperbarui, dan siapa yang memiliki kontrol atasnya.
Di sinilah muncul persoalan strategic dependency. Teknologi asing dapat mempercepat modernisasi, tetapi untuk sektor pertahanan dan intelijen, ketergantungan harus dihitung dengan cermat. Ketergantungan terhadap AI supply chain, cloud infrastructure, pembaruan model, perangkat lunak, dan komponen tertentu dapat menjadi persoalan strategis jika berada di luar kendali nasional.
Ketika Perimeter Siber Tidak Lagi Cukup
Selama ini, keamanan siber banyak berfokus pada jaringan, pusat data, dan sistem informasi. Semua itu tetap penting. Namun, AI membuat persoalan menjadi lebih kompleks karena teknologi ini tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga mengolah data dan memberikan rekomendasi.
Ketika AI digunakan untuk membaca pola ancaman, mengolah informasi intelijen, atau menjalankan simulasi, kita perlu memahami bagaimana sistem menghasilkan kesimpulan. Dalam decision-support architecture, kualitas model inference, sumber data, dan hubungan manusia dengan mesin dapat memengaruhi cara ancaman dipahami dan direspons.
Menurut saya, risikonya bukan hanya kebocoran data. Jika sistem strategis menggunakan model yang asal-usul dan pembaruannya tidak dapat dipahami dengan baik, kita dapat menghadapi ketergantungan teknologi yang sulit dikendalikan. Risikonya semakin sensitif ketika AI terhubung dengan command-support system, arsitektur ISR, atau jaringan komunikasi yang mendukung keputusan strategis.
Karena itu, kedaulatan digital tidak cukup diukur dari apakah data disimpan di dalam negeri. Kita juga perlu memiliki kemampuan untuk menguji, mengaudit, dan mengendalikan teknologi yang memproses data tersebut. Untuk sistem kritis, execution isolation, access control, dan auditability perlu menjadi bagian dari desain keamanan.
Modernisasi Teknologi dan Risiko Strategic Dependency
Saya tidak melihat kerja sama teknologi dengan negara lain sebagai sesuatu yang harus dihindari. Indonesia membutuhkan kerja sama internasional untuk mempercepat penguasaan teknologi dan memperkuat kemampuan pertahanan.
Namun, kerja sama harus dilakukan dengan perhitungan matang. Ada perbedaan antara menggunakan teknologi asing untuk memperkuat kemampuan nasional dan membangun sistem strategis yang membuat kita kehilangan pilihan ketika dukungan teknologi berubah atau dibatasi.
Dalam kondisi normal, ketergantungan mungkin tidak terlihat. Tetapi dalam situasi krisis, akses terhadap cloud, pembaruan model, perangkat lunak, dan komponen teknologi dapat menjadi bagian dari kalkulasi strategis. Karena itu, modernisasi pertahanan perlu berjalan bersama pembangunan kemampuan nasional.