INFINITNEWS.ID - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyentil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi. Hari menilai Dedi lebih sibuk membangun pencitraan daripada mencari solusi atas defisit APBD Jawa Barat yang mencapai Rp 5,7 triliun.
Hari menyoroti aktivitas Dedi yang kerap muncul di media sosial. Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut belum memperlihatkan kebijakan nyata untuk mengatasi tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Jabar.
“KDM memang selama ini pencitraan saja tanpa memberikan solusi. Ibaratnya hanya bisa memberikan ikan tanpa memberikan kail,” kata Hari, Senin (14/9).
Baca Juga: Penjualan Mobil Ritel Agustus 2026 Capai 83.422 Unit, BRI Finance Hadirkan Pembiayaan Kompetitif
Dia mengatakan media sosial memang bisa digunakan untuk membangun popularitas dan kedekatan dengan warga. Namun, menurut Hari, popularitas itu harus dibarengi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Hari pun meminta masyarakat tidak terlalu berharap Dedi dapat menyelesaikan defisit APBD Jabar apabila gaya pemerintahannya tidak mengalami perubahan.
“Jangan berharap di tangan KDM bisa memberikan solusi atas defisit APBD Jabar sebesar Rp 5,7 T. KDM kan (Kongkow, Duduk, Monitor) dan arah Jawa Barat belum terlihat sampai saat ini,” ujarnya.
Selain mengkritik kinerja pemerintahan Dedi, Hari menyinggung isu politik nasional yang mengaitkan Dedi dengan rencana pencalonan pada Pilpres 2029.
Baca Juga: DKI Jakarta Mau Terbitkan Obligasi, Ekonom Ingatkan Jangan Sampai Gagal Bayar seperti Brasil
Hari menyebut Dedi disebut-sebut akan dipasangkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia menilai Dedi harus membuktikan kemampuan mengurus Jawa Barat terlebih dahulu sebelum berbicara mengenai agenda politik yang lebih besar.
“Agenda ke depan kan memang mau dipasangkan dengan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi jangan berharap defisit Rp 5,7 T KDM bisa memberikan solusi,” tegasnya.
Hari menilai salah satu langkah yang bisa dilakukan Dedi untuk menghadapi defisit tersebut ialah memangkas pengeluaran yang tidak mendesak.
Dia secara khusus meminta kegiatan yang dianggap hanya bertujuan membangun citra dan menggunakan anggaran dinas dihentikan atau dievaluasi.
“Kalau KDM serius memberikan solusi terhadap defisit APBD-nya adalah dengan menghentikan pencitraan yang menggunakan anggaran dinas dan menghemat penggunaan anggaran dinasnya agar efektif dan efisien,” pungkas Hari.