Dedi Mulyadi Didorong Refocusing Anggaran, Bukan Focusing pada Unggahan

INFINITNEWS.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta segera mengambil langkah untuk mengatasi defisit anggaran Pemprov Jabar. Refocusing anggaran dinilai perlu dilakukan agar belanja pemerintah daerah lebih fokus pada kebutuhan masyarakat.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia Wildan Hakim mengatakan refocusing merupakan langkah yang wajar dalam kondisi fiskal yang tertekan.

"Refocusing anggaran ini hal lazim dalam tata kelola fiskal di semua level pemerintah. Selaku gubernur, Kang Dedi harus tegas dalam penetapan alokasi anggaran. Dalam situasi defisit anggaran, prinsipnya bukan menyamaratakan anggaran," kata Wildan, Selasa (15/9).

Baca Juga: Purbaya Diganti Suahasil, Jakarta Bond Pramono Berpeluang “Ngepot”

Wildan menilai Pemprov Jabar harus berani menentukan program mana yang menjadi prioritas. Menurutnya, anggaran yang tersedia harus diarahkan ke sektor yang dampaknya paling langsung dirasakan masyarakat.

Dia menyebut pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan ekstrem, serta infrastruktur penunjang ekonomi utama sebagai sektor yang harus diprioritaskan.

Sementara itu, kegiatan yang dinilai tidak mendesak bisa ditunda. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi beban belanja pemerintah daerah.

"Secara teknis, kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas luar kota yang tidak esensial, serta pengadaan barang inventaris yang bisa ditunda. Saya kira dengan ketegasannya selama ini, Kang Dedi Mulyadi bisa menertibkan hal-hal seperti ini," ujarnya.

Namun, menurut Wildan, persoalan defisit tidak bisa hanya diselesaikan dengan memangkas belanja. Pemprov Jabar juga perlu melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Ketua DPP Golkar Fahd Arafiq dan Eks Bupati Kebumen Diamankan KPK dalam OTT Pengurusan HGB

Komunikasi itu diperlukan untuk mengupayakan pencairan dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan ke Jabar.

Wildan memperkirakan dana transfer dan DBH yang belum tersalurkan mencapai Rp3,2 triliun. Menurutnya, pencairan dana tersebut dapat membantu Pemprov Jabar menghadapi tekanan fiskal.

"Pemprov Jabar bisa saja mengajukan agar DBH untuk Jabar ditransfer secara bertahap. Peluang transfer secara bertahap terbuka luas mengingat Menkeunya baru. Bisa jadi kebijakan fiskal yang diterapkan Menteri Suahasil Nazara berbeda dengan mantannya, Pak Purbaya," jelasnya.

Wildan menyebut DBH menjadi salah satu tumpuan Pemprov Jabar. Sebab, peluang menutup defisit melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak, semakin terbatas.