INFINITNEWS.ID - Asosiasi Mahasiswa Indonesia mendesak DPRD Kota Bekasi membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Desakan itu disampaikan Ketua Asosiasi Mahasiswa Indonesia Umar S saat aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (16/9).
Baca Juga: KPK Ungkap Kasus Suap HGB Summarecon Berawal dai Sengketa Tanah
Umar menuding terdapat dugaan manipulasi anggaran yang dilakukan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono. Ia meminta dugaan tersebut diproses secara hukum apabila dalam penelusuran ditemukan unsur pidana.
"Wali Kota Bekasi melakukan manipulasi anggaran. Ini bisa masuk ke dalam pidana, karena pejabat publik melakukan tindakan pidana," ujar Umar.
Selain itu, mahasiswa menyoroti dugaan korupsi dalam pengadaan ambulans dan mobil jenazah pada 2022-2023. Umar menyebut anggaran pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp 5,4 miliar.
Menurut Umar, DPRD Kota Bekasi perlu menindaklanjuti berbagai temuan yang menurutnya belum terselesaikan. Ia mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan audiensi dengan DPRD, tetapi belum melihat tindak lanjut atas hasil pertemuan tersebut.
"Kami meminta Ketua DPRD Kota Bekasi agar segera membentuk Pansus. Karena banyak temuan-temuan pelanggaran yang belum bisa diatasi oleh DPRD Kota Bekasi," katanya.
Umar juga mempertanyakan apabila DPRD tidak segera merespons tuntutan mahasiswa. Ia menduga ada kepentingan tertentu yang menyebabkan persoalan tersebut belum ditindaklanjuti.
"Kalau ketua DPRD tidak mengambil sikap, kami menduga ada permainan di belakang layar," ujarnya.
Baca Juga: Pergantian Menkeu dan Masa Depan Kebijakan Fiskal Aset Kripto Indonesia
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi mengatakan akan meminta Komisi IV menyerahkan notulensi dari aksi sebelumnya. Dokumen itu akan menjadi bahan DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
"Pada aksi yang lalu, yang sudah disampaikan Komisi IV, nanti saya akan meminta kepada Komisi IV notulensi apa saja yang sudah disampaikan. Nanti akan kami tindaklanjuti," kata Sardi.
Terkait pembentukan Pansus, Sardi mengatakan aspirasi mahasiswa dapat menjadi salah satu pertimbangan DPRD.