INFINITNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengecam penembakan terhadap tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiga korban ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat menjalankan tugas mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat.
Penembakan terjadi di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (9/9) sore.
Dave menilai aksi kekerasan tersebut sangat memprihatinkan karena para korban sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas jatuhnya korban dalam peristiwa penembakan terhadap tiga orang masyarakat yang sedang menjalankan tugas distribusi bantuan pangan di Kampung Muliama, Jayawijaya, Papua Pegunungan,” kata Dave dalam keterangannya.
Dia mengecam keras penembakan tersebut. Menurut Dave, kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan pelayanan publik bukan hanya membahayakan nyawa, tetapi juga dapat membuat masyarakat merasa tidak aman.
Berdasarkan laporan awal yang diterimanya, rombongan yang berada di lokasi berjumlah delapan orang. Lima orang berhasil melarikan diri dan menyelamatkan diri ke Puskesmas Muliama.
Sementara itu, aparat keamanan disebut telah bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan dan penyisiran.
“Yang paling utama adalah memastikan keselamatan seluruh masyarakat dan petugas yang masih berada di sekitar lokasi,” ujar Dave.
Dave meminta kondisi tiga korban segera dipastikan dan mendapatkan penanganan yang diperlukan. Dia juga meminta kronologi penembakan didalami secara menyeluruh.
Baca Juga: Abah Setu Akan Klarifikasi ke Polres Metro Bekasi soal Video yang Diduga Hina Nabi Muhammad SAW
Menurutnya, pendalaman diperlukan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum.
Dave mengatakan situasi keamanan di Papua menjadi perhatian Komisi I DPR, terutama menyangkut keselamatan masyarakat dan petugas yang bekerja di wilayah tersebut.
Dia meminta aparat melakukan penegakan keamanan secara tegas, terukur, dan profesional. Namun, perlindungan terhadap masyarakat harus tetap menjadi prioritas.