INFINITNEWS.ID - Pengamat Kebijakan Publik Agustinus Edy Kristianto menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan bukan semata-mata persoalan kebijakan fiskal. Dia menyebut ada dinamika politik dan perebutan relasi kuasa di internal Kementerian Keuangan.
Purbaya dicopot Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026. Posisi Purbaya kemudian diisi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang dilantik pada hari yang sama. Sehari berikutnya, Purbaya menyerahkan jabatan Menkeu kepada Suahasil dalam acara serah terima di Kemenkeu
Baca Juga: Jersey Ketiga Timnas Indonesia Resmi Dirilis, Bawa Filosofi Laut dan Melati
Agustinus mengaku mencermati tangkapan layar percakapan WhatsApp internal Kemenkeu yang beredar. Dia menyebut ada pesan yang diduga berasal dari Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
Menurut Agustinus, keduanya disebut menyatakan keberatan terhadap mutasi besar-besaran yang dilakukan Purbaya pada 10 September 2026. Dia menyebut keberatan itu berkaitan dengan mekanisme yang dinilai tidak sesuai prosedur.
"Konflik ini dinilai bukan kejadian tiba-tiba, melainkan akumulasi dari ketegangan yang sudah terjadi sejak awal 2026, mencakup polemik tax amnesty, restitusi pajak, hingga urusan dividen BUMN," kata Agustinus, Jumat (18/9).
Agustinus juga menyoroti jejaring alumni Taruna Nusantara yang disebutnya memiliki posisi strategis di pemerintahan. Dia menyebut Bimo Wijayanto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri HUT ke-28 PAN di JCC Malam Ini
Menurut dia, keberadaan sejumlah pejabat tersebut membuat Purbaya menghadapi dinamika internal dengan akses kekuasaan yang kuat.
Di sisi lain, Purbaya sebelumnya mengakui bahwa perombakan pejabat di lingkungan Kemenkeu menjadi salah satu faktor dalam pencopotannya.
"Sebagian ada (karena perombakan pejabat). (Karena itu ya, Pak?) Sebagian iya," kata Purbaya seusai acara serah terima jabatan di Kemenkeu, Selasa (15/9).
Meski demikian, Purbaya menegaskan keputusan pencopotan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Dia juga menyatakan kebijakan yang diambil selama menjabat Menkeu pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan Presiden.
Setelah menggantikan Purbaya, Suahasil mengatakan dirinya mendapat arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.