Kritik Gibran dan Budi Arie soal MBG Dinilai Berkaitan dengan Dinamika Prabowo-Jokowi

INFINITNEWS.ID - Kritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dimensi politik selain persoalan teknis.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kritik dari orang-orang yang berada di dalam maupun dekat pemerintahan dinilai perlu diarahkan untuk memperbaiki program.

“Kalau ada persoalan dalam pelaksanaan MBG, tentu kritik dan evaluasi diperlukan. Tetapi karena MBG merupakan program prioritas Presiden, mestinya kritik itu diarahkan untuk memperbaiki program, bukan justru memberi kesan mendiskreditkan atau melemahkan program pemerintah,” ujar Iwan kepada awak media, Sabtu (19/9).

Baca Juga: PT 5 Persen Bisa Persulit Partai Pendukung Anies Tembus Parlemen

Iwan menilai posisi Gibran berbeda dengan tokoh politik di luar pemerintahan. Sebagai wakil presiden, setiap pernyataan Gibran mengenai kebijakan strategis pemerintah dapat memiliki konsekuensi politik lebih luas.

“Gibran bukan sekadar kader atau tokoh politik biasa. Dia adalah Wakil Presiden. Karena itu, ketika memberikan kritik terhadap program prioritas Presiden, publik tentu akan membacanya dalam konteks hubungan Prabowo-Jokowi dan soliditas pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Budi Arie dinilai Iwan juga memiliki posisi politik yang membuat pernyataannya mendapat perhatian. Budi Arie selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan kekuatan politik Jokowi.

“Budi Arie tentu punya hak menyampaikan kritik. Tetapi karena dia juga merepresentasikan kekuatan politik Jokowi, pernyataan tersebut mudah dibaca sebagai sinyal bahwa ada sebagian kekuatan politik Jokowi yang mulai mengambil posisi berbeda terhadap pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Baca Juga: Kasus KSO Migas Kota Bekasi Rugikan Negara Rp 2 Triliun, Kejagung Telusuri Afiliasi Riza Chalid

Iwan mengatakan dinamika tersebut belum otomatis menunjukkan hubungan politik Prabowo dan Jokowi telah pecah. Namun, menurut dia, perkembangan itu perlu dicermati apabila pola kritik terhadap kebijakan strategis pemerintah terus muncul.

“Ini belum berarti koalisi Prabowo-Jokowi sudah pecah. Tetapi sinyalnya mulai terlihat. Ada kemungkinan kekuatan politik Jokowi mulai mempersiapkan ruang politik yang lebih mandiri dan tidak selalu identik dengan agenda politik Prabowo,” kata Iwan.

Dia mengingatkan agar MBG tidak berubah menjadi arena persaingan politik antarkelompok. Jika terdapat persoalan, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan harus menjadi prioritas.

“Kalau ada kelemahan dalam MBG, perbaiki. Kalau ada masalah SOP, perketat. Kalau ada pelaksana yang lalai, berikan sanksi. Tetapi jangan sampai program strategis untuk masyarakat justru menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik,” tegasnya.

Menurut Iwan, pemerintah juga perlu memastikan kritik terhadap MBG diikuti perbaikan nyata. Hal itu diperlukan agar pelaksanaan program dapat terus dievaluasi tanpa mengaburkan tujuan kebijakan.