PT 5 Persen Bisa Persulit Partai Pendukung Anies Tembus Parlemen

INFINITNEWS.ID - Pengamat politik Adi Prayitno menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen dapat menyulitkan partai politik baru. Salah satunya Partai Gerakan Rakyat yang memiliki basis relawan dan pendukung Anies Baswedan.

Adi mengatakan Gerakan Rakyat harus bekerja ekstra apabila aturan PT 5 persen benar-benar diterapkan pada Pemilu 2029.

"Ini akan mengalami kesulitan yang cukup serius dengan dinaikkannya ambang batas parlemen menjadi 5 persen," kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Sabtu (19/9).

Baca Juga: RUU Reforma Agraria Dibawa ke Rapat Paripurna Pekan Depan

Menurutnya, sebagai partai baru, Gerakan Rakyat harus mampu memperoleh dukungan suara minimal sesuai ambang batas agar dapat memperoleh kursi DPR.

Wacana kenaikan PT kemudian memunculkan sejumlah tafsiran. Salah satunya adalah dugaan bahwa aturan tersebut dapat mempersempit ruang bagi partai-partai tertentu untuk masuk ke parlemen.

"Ada juga yang mengatakan bahwa ambang batas 5 persen ini akan semakin mempersulit partai pendukung Anies Baswedan, yaitu Gerakan Rakyat, karena tentu sebagai partai baru akan struggle untuk melampaui batas parlemen," ujarnya.

Namun, Adi juga menekankan bahwa kenaikan parliamentary threshold memiliki alasan lain yang selama ini muncul dalam pembahasan sistem pemilu, yakni penyederhanaan sistem kepartaian.

Baca Juga: Polda Metro Koordinasi dengan Kedutaan Malaysia soal Kasus Dugaan Penipuan Aisar Khaled Rp 5,7 Miliar

Dengan ambang batas yang lebih tinggi, hanya partai yang memenuhi persentase suara tertentu yang dapat ikut dalam penentuan kursi DPR. Saat ini, ambang batas tersebut masih sebesar 4 persen.

Di sisi lain, Gerakan Rakyat menyatakan menolak kenaikan PT menjadi 5 persen. Partai tersebut mengusulkan agar parliamentary threshold dihapus atau menjadi 0 persen dengan alasan suara pemilih tetap dapat dikonversi menjadi kursi di DPR.

Pembahasan mengenai besaran ambang batas tersebut masih menjadi bagian dari proses revisi UU Pemilu. Karena itu, angka yang nantinya berlaku untuk Pemilu 2029 masih bergantung pada hasil pembahasan dan perubahan aturan.