INFINITNEWS.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyayangkan dugaan tindakan seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang membuat konten yang dinilai mengolok-olok seorang siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Siswi tersebut sebelumnya dikabarkan mengalami gangguan ingatan setelah diduga mengalami keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya sangat menyayangkan adanya tindakan pegawai SPPG di Bantul yang diduga membuat konten yang dianggap mengejek masyarakat yang sedang menjadi korban dugaan keracunan MBG," kata Nurhadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/9).
Baca Juga: KPK Absen Pekan Lalu, Sidang Praperadilan Eks Wamen Imipas Silmy Karim Kembali Digelar Hari Ini
Menurut Nurhadi, seluruh jajaran pelaksana MBG semestinya mengedepankan empati dan tanggung jawab ketika masyarakat mengalami persoalan kesehatan yang diduga berkaitan dengan program tersebut.
Ia mengatakan penerima MBG merupakan anak-anak dan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian ketika muncul persoalan keamanan pangan.
"Ketika ada yang mengalami gangguan kesehatan setelah menerima makanan, posisi penyelenggara seharusnya memberikan perhatian, memastikan penanganan, melakukan evaluasi, dan menyampaikan informasi secara bijak," ujarnya.
Nurhadi mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah meminta klarifikasi dan memberikan teguran terhadap pegawai tersebut. Namun, ia menilai pembinaan tidak cukup hanya dilakukan kepada satu orang.
Ia meminta BGN melakukan pembinaan menyeluruh kepada pegawai dan pengelola SPPG, terutama mengenai etika pelayanan publik, komunikasi dengan masyarakat, penggunaan media sosial, serta respons terhadap persoalan keamanan pangan.
"Ketika ada masalah, respons pertama haruslah empati, kemudian investigasi dan perbaikan," kata dia.
Menurut Nurhadi, SPPG bukan hanya tempat memproduksi makanan. Setiap personel yang bekerja di dalamnya membawa tanggung jawab sebagai bagian dari pelaksana program pemerintah.
Karena itu, perilaku pegawai di ruang publik, termasuk media sosial, dinilai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Nurhadi juga mendorong BGN memiliki kode etik, standar perilaku, pembinaan berkala, serta mekanisme sanksi yang jelas dan proporsional bagi pegawai SPPG.