"Kalau visa turis atau visa kunjungan kan tidak boleh berusaha. Tapi siapa yang mengawasi?" katanya.
Dia juga mendorong evaluasi terhadap kebijakan bebas visa, termasuk dengan mempertimbangkan prinsip timbal balik dengan negara lain.
Di sisi lain, Azril mengkritik arah pengelolaan pariwisata nasional di bawah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Ia menilai peningkatan jumlah wisatawan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pariwisata.
"Kalau menurut saya sekarang itu sedang terjadi autopilot. Tanpa ada Menteri Pariwisata juga akan terjadi kenaikan wisatawan. Nah, yang sering diukur itu jumlah wisatawan. Itu kan salah," ujar Azril.
Menurut dia, pemerintah juga perlu mengukur kontribusi ekonomi, pemerataan manfaat, serta dampak pariwisata terhadap masyarakat dan lingkungan.
Artikel Terkait
Prabowo Jadikan Kekuasaan Seperti Mainan Pribadi
Upah Minimum 2027 Belum Jelas, Menaker Tunggu RUU Ketenagakerjaan
APBN Defisit Rp 240,1 Triliun hingga Agustus 2026
Dave Laksono: KRI Sriwijaya Harus Perkuat Kemampuan Pertahanan Maritim Indonesia
Bank Raya Raih Penghargaan ESG 2026 Berkat Inovasi Keuangan Berkelanjutan