INFINITNEWS.ID - Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin menilai pertarungan menuju Pemilu 2029 berpotensi lebih banyak terjadi dalam perebutan posisi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.
Menurut Nasarudin, peluang Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden pada 2029 membuat posisi capres tidak lagi menjadi arena perebutan yang terlalu terbuka. Sebaliknya, kursi cawapres justru dapat menjadi ruang kalkulasi utama bagi elite politik.
“Yang justru jadi arena kalkulasi elite adalah kursi wakil presiden, dan posisi king-maker di dalam koalisi yang menaunginya,” kata Nasarudin kepada awak media, Senin (14/9).
Ia mengatakan, sejumlah tokoh yang berada di kabinet pemerintahan Prabowo saat ini dinilai mulai mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik 2029. Salah satu nama yang mencuat ialah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, Nasarudin menilai peluang menjadi cawapres tidak selalu ditentukan oleh tingkat elektabilitas seorang tokoh. Menurut dia, pengalaman pemilihan presiden sebelumnya menunjukkan bahwa faktor lain dapat lebih menentukan dalam memilih pendamping capres.
Ia mencontohkan keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Boediono sebagai cawapres pada Pilpres 2009. Contoh lainnya ialah keputusan Joko Widodo menggandeng Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
“Ketika Susilo Bambang Yudhoyono memilih Boediono sebagai pendampingnya di 2009, atau ketika Joko Widodo memilih Ma’ruf Amin di 2019, keduanya bukan tokoh dengan elektabilitas tinggi di hadapan publik sebelum resmi ditunjuk,” ujarnya.
Baca Juga: Penjualan Mobil Ritel Agustus 2026 Capai 83.422 Unit, BRI Finance Hadirkan Pembiayaan Kompetitif
Menurut Nasarudin, elite partai politik akan lebih mempertimbangkan kemampuan seorang kandidat untuk melengkapi kekuatan capres. Faktor tersebut dapat mencakup kompetensi teknokratis, representasi ideologis dan wilayah, serta kemampuan menjangkau kelompok pemilih tertentu.
“Parpol koalisi dalam menentukan bakal cawapres tidak semata mengutamakan elektabilitas, melainkan komposisi latar belakang yang pas ideologi, representasi wilayah, dan kemampuan menjangkau segmen pemilih yang mengambang,” katanya.
Ia menilai pertimbangan tersebut berbeda dengan pemilihan capres. Sosok capres membutuhkan daya tarik personal yang luas karena berhadapan langsung dengan pemilih dalam kontestasi utama.
Sebaliknya, proses penentuan cawapres lebih banyak berlangsung melalui kesepakatan elite partai dan capres. Kedekatan personal, tingkat kepercayaan, hingga negosiasi politik tertutup dapat menjadi faktor penting.
Nasarudin menyebut situasi itu dapat dijelaskan melalui konsep strategic ambiguity atau ambiguitas strategis. Menurut dia, tokoh yang terlalu cepat menunjukkan ambisi sebagai cawapres justru berisiko kehilangan ruang negosiasi.