Ia mengatakan pemilihan pejabat semestinya didasarkan pada pertimbangan yang lebih terukur, termasuk kompetensi dan rekam jejak.
"Kalau kita inginnya pemilihan pejabat secara rasional berdasarkan standar meritokrasi, berdasarkan rekam jejak, ada alasan yang disampaikan secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Menurut Edy, keputusan berbasis pertimbangan personal berpotensi memengaruhi profesionalitas pemerintahan. Ia berharap pengambilan kebijakan lebih mengutamakan data dan kebutuhan masyarakat.
Artikel Terkait
IM57+ Dorong KPK Jerat Korporasi dalam Kasus Suap HGB Bogor
PSI Dorong Pembahasan Parliamentary Threshold 5 Persen Secara Transparan, Tak Hanya Kesepakatan Elite
AS Tolak Visa Presiden Palestina Jelang Sidang Umum PBB di New York
Viral Pria Tendang Wanita hingga Terpental di Mal Senayan City, Polisi Turun Tangan
2 HP Penumpang di KRL Terbakar di Stasiun Rawa Buntu, Begini Kronologinya